PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR

PEMANDANGAN UMUM ( PU ) FRAKSI GOLKAR

TINGKATKAN  PAD  PERLU OPTIMALISASI PERAN PERUSAHAAN DAERAH

 

“Penganggaran yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga bertujuan untuk profit oriented,” seperti yang disampaikan I Gede Suraharja pada saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi Golkar.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung mengapreasiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apresiasi tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, pada hari kamis 25 Oktober 2018.

Fraksi Golongan Karya memberi masukan perlu optimalisasi peran perusahaan daerah sebagai penyumbang salah satu sumber pendapatan. Salah satunya adalah pemberdayaan PD Pasar yang pada Tahun 2019 hanya ditarget Rp. 318 juta lebih.

Rapat dengan agenda Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap ranperda APBD Badung Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 29 Tahun 2013 tentang LPD tersebut, dipimpin ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Rapat juga dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa serta pimpinan organisasi perangkat daerah Badung di ruang Pertemuan Madya Gosana DPRD Badung.

Fraksi golkar mengingatkan agar proyeksi peningkatan PAD harus didasarkan pada kajian teknis yang bisa dipertanggung jawabkan. Dalam penyempurnaan system pemungutan pajak dan retribusi dengan dasar hukum dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung aparat di bidang pendapatan dalam rangka pelayanan publik, Fraksi Golkar menilai perlu dilakukan langkah kongkrit.

Fraksi Golkar mendukung program pemerintah dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang selama ini telah dilakukan. Namun demikian, dalam pemberian bantuan tersebut perlu dilakukan evaluasi sehingga bantuan tersebut memiliki standarisasi. Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah untuk membuat payung hukum terhadap keberadaan Desa Penarungan dan Desa Kuwum sebagai desa wisata. Sehingga bisa menjadi daerah tujuan wisata. Pada bidang pendidikan, Fraksi Golkar menilai perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam pendistribusian peserta didik baik disekolah negeri maupun swasta utamanya peserta didik baru. Fraksi Golkar juga mendorong kelanjutan pembangunan RSUD mangusada, sehingga daya tampung dan fasilitasnya makin meningkat. Di wilayah Kuta Selatan juga perlu dibangun rumah sakit, karena jika masyarakat berobat ke RS. Mangusada jaraknya cukup jauh dan lalu lintas yang padat.