RAPAT PANSUS FINALISASI RANPERDA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RAPAT PANSUS FINALISASI RANPERDA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RANPERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIFINALISASI

Dprd Kabupaten Badung melalui Panitia Khusus menggelar rafat finalisasi Ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada hari Kamis 1 Maret 2018. Setelah finalisasi, Ranperda ini selanjutnya ditetapkan menjadi Perda melalui rapat paripurna DPRD Badung.

Dalam rapat finalisasi terungkap Pemerintah Kabupaten Badung belum mempunyai payung hukum berupa Perda dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal, sesuai aturan terbaru, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah wajib beralih dari system tunai basis ke akrual basis. Rapat dipimpin Ketua Pansus Made Sudarta, dan dihadiri anggota yakni : I Made Retha, IGN Shaskara, Ketut Subagia dan Luh Suweni.

Sudarta menjelaskan, sebelum Ranperda ini difinalisasi, Pansus sudah beberapa kali melakukan rapat kerja dengan eksekutif yakni BPKAD. Memanfaatkan pembahasa, Pansus juga sempat studi komparasi kemendagri dan Prov. DKI Jakarta. “Dasar dari dibuatnya peraturan daerah ini karena Pemerintah Kabupaten Badung sejauh ini belum mengacu ke peraturan terbaru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu Akrual Basis, “ujarnya.

Untuk itu Legislatif bersama Eksekutif membuat payung hukum berupa Perda.”Pelaksanaannya (akrual basis)sudah, tapi karena Perda belum ada maka masalah pelaporan dan akuntansi keuangan Pemkab Badung sempat menjadi temuan BPK. Sekarang kami buatkan payung hukum Perdanya,”kata Sudarta

Dijelaskan, cakupan pengelolaan keuangan daerah sangat luas. Dalam Ranperda ini ada 145 pasal yang dilakukan pembahasan secara detail. Hanya, yang paling ditekankan adalah system pelaporan keuangan dengan akrual basis. Namun jika nanti setelah Perda ini ditetapkan ada aturan baru lain yang mengatur pengelolaan keuangan daerah maka akan diatur lebih lanjut melalui Perda.

Politisi asal Mengwi ini menyebut, dengan system akrual basis maka system Pelaporan Keuangan Daerah akan lebih akurat dibandingkan dengan system tunai basis.”kita harapkan dengan system akrual basis, system Keuangan Pemkab Badung bisa lebih baik.”tandasnya.